Pada 31 Oktober 2000, PBB mengeluarkan Resolusi 1325, yang menyerukan negara anggota untuk mengakui dan mengatasi dampak konflik bersenjata yang sangat besar terhadap perempuan dan anak perempuan. Resolusi tersebut membuktikan pentingnya perspektif gender dalam mengatasi dampak konflik yang besar bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan berbasis gender terkait konflik, repatriasi dan pemukiman kembali, serta rekonstruksi pasca-konflik dan kebutuhan untuk melibatkan perempuan dan anak perempuan secara bermakna dalam merancang dan membuat solusi yang peka gender.
Dua puluh tahun setelah pengesahan Resolusi 1325, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan terus tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan demi terciptanya perdamaian dan keamanan. Hal ini membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap tingkat kekerasan serta represi yang tinggi. Perempuan juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pasca konflik yang mencakup rekonstruksi, reintegrasi, dan pembangunan kembali.
“Kami melihat pola yang sama di seluruh dunia, dan terutama di daerah yang terkena dampak konflik,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada debat terbuka tahunan Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
“Saat ini kita menghadapi momen penting dalam Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Di seluruh dunia, perempuan dan anak perempuan berada di bawah ancaman konflik dan rezim yang represif. Mereka juga berada dalam ancaman iklim dan kemiskinan. Risiko meningkat, termasuk ancaman penculikan, penyiksaan, pembunuhan, dan kekerasan berbasis gender. Para pemimpin perempuan, pembela hak asasi manusia, dan aktivis secara khusus menjadi sasaran ancaman online, pelecehan, dan kekerasan. Mereka sering menjadi sasaran kampanye disinformasi, yang dirancang untuk mengintimidasi, mendiskreditkan, dan membungkam seruan mereka untuk perdamaian.”
“Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, sebagaimana digariskan oleh Resolusi 1325, menawarkan visi transformasi: Dunia di mana perempuan dan anak perempuan dilindungi, disertakan, dan memainkan peran penting untuk mencapai perdamaian,” kata Duta Besar Thomas Greenfield. “Tugas kami adalah membuat visi ini menjadi kenyataan. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan dan tindakan.”
“Kita harus mendukung kepemimpinan perempuan, baik di desa mereka, di ibu kota mereka, atau di panggung internasional, seperti yang kami, lima anggota perempuan dalam Dewan Keamanan di sini, lakukan, dan banyak perempuan lainnya di ruangan ini hari ini."
“Kita perlu menjadikan momen penting ini untuk bersatu sebagai komunitas global agar tidak hanya memakai warna pink hari ini sebagai tanda dukungan kita tetapi juga memperkuat suara kita; memperkuat suara kami untuk menuntut perubahan yang kita tahu dibutuhkan oleh para perempuan di dunia ini,” kata Duta Besar Thomas-Greenfield.
“Kita tidak hanya harus melakukannya demi anak perempuan, demi perempuan, dan demi perdamaian dan keamanan yang mereka berikan pada dunia, tapi juga demi perdamaian dan keamanan yang mereka butuhkan dari dunia.”