Di era pasca Perang Dunia II, lebih dari 40 persen konflik bersenjata dalam negeri ada kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam, yang penting untuk mencapai Pembangunan yang berkelanjutan, menurut PBB. Masalah ini diperburuk dengan meningkatnya permintaan. Pada saat yang sama, perubahan iklim, berkurangnya keragaman hayati dan polusi, pengelolaan sumber daya yang buruk, kelangkaan dan akses yang tidak adil, memperburuk persaingan seputar akses, penggunaan dan kendali sumber daya alam.
“Amerika Serikat mengakui adanya hubungan antara perubahan iklim, sumber daya alam, perdamaian dan keamanan,” kata Stephanie Sullivan, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB. Saat ini, ada kebutuhan “untuk menilai dan mengelola berbagai faktor risiko konflik yang kemungkinan diperburuk oleh perubahan iklim.”
“Ini akan didukung oleh penerapan strategi yang menggabungkan penilaian risiko yang komprehensif, penggunaan data, dan analitis untuk membangun ketahanan.”
“Tidak ada satu pemerintahan atau organisasi internasional yang bisa merespon masalah ini sendirian,” kata Dubes Sullivan.
“Pencegahan konflik yang efektif memitigasi penyebab ketidakstabilan dan memerlukan kemitraan, sumber daya yang berkelanjutan, kepemilikan nasional, dan keterlibatan yang bermakna dari masyarakat yang termarjinalisasi, termasuk perempuan dan anak muda. Pencegahan konflik harus melibatkan semua sektor untuk benar-benar bisa mengatasi akar penyebab konflik.”
Penting bagi perempuan untuk dilibatkan dalam diskusi terlibat pencegahan, pengelolaan dan penyelesaian ketegangan yang terkait dengan sumber daya alam. Karena mereka mengelola dan bekerja dengan sumber daya alam di banyak wilayah yang rentan dan terdampak konflik, perempuan dapat memberikan perspektif dari lapangan langsung yang akan menginformasikan strategi pencegahan konflik yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. “Meningkatkan partisipasi perempuan secara penuh, setara, bermakna, dan aman dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan memperkuat upaya pencegahan ini, yang mendorong perdamaian dan keamanan abadi di tengah tantangan lingkungan dan iklim,” menurut laporan PBB.
Menurut Dubes Sullivan, “Perempuan dan anak perempuang memang terkena dampak besar akibat perubahan iklim dan konflik.”
“Gender adalah kunci rancangan kebijakan yang inklusif untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan pencegahan konflik. Amerika Serikat akan terus memprioritaskan upaya PBB yang bertujuan untuk mencapai pencegahan konflik yang sepenuhnya inklusif dan perempuan ikut berpartisipasi penuh, setara, dan bermakna.”
“Amerika Serikat siap untuk mengonsolidasi upaya kami untuk menghasilkan pendekatan yang sistematik, responsif, dan berdasarkan bukti, bagi masalah ini,” kata Dubes Sullivan.
“Secara lebih luas, masyarakat internasional harus membangun pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri yang efektif dan berdasarkan sains, dan memastikan aktivitasnya bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, memiliki tata kelola yang baik, responsif gender, dan tangguh terhadap iklim.”