Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi tambahan kepada anggota rezim militer Burma dan anggota keluarga dari pejabat militer sebelumnya sebagai tanggapan atas kudeta militer yang dilakukan pada Februari dan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi Burma. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan (Treasury Department’s Office of Foreign Assets ControlOFAC), telah menetapkan 22 orang yang terkait dengan rezim militer Burma, termasuk tiga anggota Dewan Administrasi Negara tambahan dan empat anggota kabinet yang ditunjuk militer, serta 15 anak usia dewasa atau pasangan pejabat militer Burma, yang sebelumnya sudah ditetapkan akan diberi sanksi.
Selain itu, Departemen Perdagangan telah menambahkan Wanbao Mining, Ltd., dua anak perusahaannya, dan King Royal Technologies Co., Ltd. ke dalam daftar entitasnya. Entitas ini memberikan pemasukan dan/atau dukungan lain kepada militer Burma. Tak hanya itu, Wanbao Mining dan anak perusahaannya telah lama terlibat dalam pelanggaran hak-hak buruh dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di tambang tembaga Letpadaung.
Langkah-langkah ini, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, “lebih lanjut menunjukkan bahwa kami akan terus mengambil tindakan tambahan dan menerapkan kompensasi kepada militer dan para pemimpinnya sampai mereka berhenti kembali kepada demokrasi.”
Amerika Serikat berkomitmen untuk terus meminta pertanggungjawaban terkait tindakan militer Burma, Dewan Administrasi Negara, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer. Amerika Serikat akan terus mendesak militer Burma untuk mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin ASEAN, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan segera memulihkan upaya Burma menuju demokrasi.
“Penindasan militer terhadap demokrasi dan kampanye kekerasan brutal terhadap rakyat Burma tidak dapat diterima,” kata Andrea Gacki, Direktur OFAC. Sanksi terbaru menunjukkan bahwa “Amerika Serikat akan terus meningkatkan tekanan kepada militer Burma dan mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer dan kekerasan yang sedang terjadi, termasuk dengan menarget sumber-sumber pendapatan bagi militer dan para pemimpinnya.”