Agar perdamaian bisa diwujudkan, semua orang harus mendapatkan keuntungan merata dari pembangunan. Untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan, diperlukan harmonisasi dari berbagai isu termasuk pembangunan ekonomi, kualitas hidup, hak asasi manusia dan harga diri, kepercayaan pada pemerintah, dan penolakan akan kekerasan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
“Jika semua orang di suatu negara tidak bisa menikmati keuntungan dari pembangunan secara merata, atau jika mereka tidak bisa menjalankan hak asasi fundamental mereka, risiko konflik yang penuh kekerasan meningkat,” kata Perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. “Sikap proaktif diperlukan, karena kita lihat betapa susahnya mengambil tindakan setelah konflik pecah. Contohnya, ketahanan pangan global. Kita tahu bahwa konflik adalah penyebab utama kelaparan. Tapi kita juga tahu bahwa kelaparan adalah penyebab konflik. Tugas kita untuk menghentikan siklus itu.”
“Pada 2022, Amerika Serikat bangga menyediakan lebih dari separuh dana Program Pangan Dunia (World Food Program). Namun tidak hanya merespon kelaparan yang tengah terjadi, kita juga perlu untuk bekerja sama untuk menghindari kelaparan di masa depan, baik dengan membantu mengembangkan tanaman dan praktik pertanian yang ramah iklim atau membantu keluarga petani untuk mendapatkan akses yang setara terhadap lahan, pengetahuan, dan bantuan finansial.”
Menurut Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, , negara-negara berkembang sedang menghadapi “badai krisis”, termasuk utang yang sangat besar, kendala keuangan pemerintah dan pengalokasian dana, dan melonjaknya inflasi.
“Seiring dengan negara-negara besar di dunia yang memobilisasi pendanaan untuk pembangunan, sangatlah penting bagi kita… untuk mencegah, dan bukannya berkontribusi terhadap utang yang tidak berkelanjutan, dan bahkan tekanan utang,” kata Duta Besar Thomas-Greenfield.
“Amerika Serikat telah bekerja sama dengan koalisi yang luas untuk mengembangkan bank-bank pembangunan multilateral, dan memperluas ketersediaan pembiayaan yang aman dan berkelanjutan senilai ratusan miliar dolar, terutama bagi negara-negara termiskin.”
“Kita perlu mengidentifikasi ketidakstabilan, tempat-tempat di mana terdapat pembangunan yang tidak memadai, dan kurangnya kebebasan mendasar, meningkatkan risiko konflik,” kata Duta Besar Thomas-Greenfield.
“Seiring peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kita harus memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan didasarkan pada prinsip-prinsip dokumen dasar ini. Prinsip yang kita semua junjung, dan kita harus berupaya mewujudkannya bagi setiap orang, sehingga kita akhirnya dapat mewujudkan visi dunia tanpa konflik. Masa depan anak dan cucu kita bergantung pada hal ini.”