Amerika Serikat sangat mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, menurut Administrator USAID Samantha Power dalam pernyataan baru-baru ini di Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan di PBB. Namun, Power menekankan bahwa ada tiga tantangan besar dalam upaya memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2021, yaitu dampak pandemi COVID-19, meningkatnya otoritarianisme yang sebagian dipicu korupsi, dan krisis iklim.
Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat akan menyediakan setengah miliar vaksin Pfizer untuk didistribusikan oleh COVAX ke 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah dan Uni Afrika untuk menangani pandemi. Dosis vaksin ini adalah penambahan donasi setelah sebelumnya pemerintah Amerika menyumbangkan 80 juta dosis, dan dana senilai dua juta miliar dolar AS (Rp 28,7 triliun) kepada COVAX yang merupakan upaya vaksinasi COVID multilateral.
Administrator Power menekankan bahwa keadaan COVID ini mendesak. “Kita tidak hanya melawan penyakit; kita juga berjuang untuk mengamankan kemajuan pembangunan selama beberapa dekade yang dihancurkan oleh pandemi,” menurut Power.
“COVID-19 menambah jumlah kaum miskin, memaksa 124 juta orang menjadi miskin dan kelaparan, dan pandemi ini membawa peningkatan global pertama kemiskinan ekstrim dalam hampir 30 tahun terakhir. Pandemi ini memaksa miliaran anak keluar sekolah, dan jutaan, khususnya perempuan, yang tidak bisa kembali sekolah,” tambahnya.
Selain itu, pandemi ini juga memberikan alasan bagi rezim-rezim untuk menunda pemilu, membatasi kebebasan berkumpul, dan membungkam pers.
Administrator Power mengatakan, “Kita harus waspada terhadap represi yang terjadi saat ini karena kita tahu bahwa demokrasi dan penghormatan pemerintah terhadap hak asasi manusia adalah hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan yang benar-benar inklusif. Negara-negara dengan institusi pemerintahan yang tidak efektif, korupsi, dan lemah dalam penegakan hukum, memiliki risiko 30-40 persen lebih tinggi untuk mengalami perang saudara, dan juga risiko kekerasan kejahatan ekstrim yang lebih tinggi.”
Faktor lainnya adalah korupsi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu investasi, menghapus kepercayaan pada institusi publik, merampas sumber-sumber daya publik dan swasta, dan juga mendukung pemimpin otoriter dan pelanggar hak asasi manusia.
Amerika Serikat juga memimpin upaya-upaya untuk menangani krisis iklim dengan memberikan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari 50 persen pada tahun 2005 menjadi 52 persen hingga 2030.
“Masalah pembangunan kita seharusnya kita tanggung bersama,” kata Administrator Power. “Bersama-sama, kita harus mewujudkan janji kita terhadap konsensus bersejarah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk memperbaiki kesejahteraan hidup orang-orang di manapun mereka berada.”