Accessibility links

Breaking News

AS Jatuhkan Sanksi pada Korea Utara Terkait Peluncuran Misil


Tes misil di Korea Utara. (File)

Upaya Korea Utara untuk terus mengembangkan program senjata pemusnah massal dan misil balistik adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Peluncuran misil balistik Korea Utara pada 4, 10, 14, 17 dan 27 Januari adalah serangkaian pelanggaran terbaru terhadap resolusi PBB yang dilakukan oleh rezim Kim Jong-Un. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyampaikan pernyataan gabungan, mewakili Amerika Serikat, Albania, Prancis, Irlandia, Jepang dan Inggris Raya, yang memperingatkan bahwa “Semua peluncuran misil ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan (Republik Demokratik Rakyat Korea), tapi juga untuk memperluas persediaan senjata untuk diekspor kepada klien dan dealer senjata di seluruh dunia.”

Menanggapi kegiatan terkait misil balistik Korea Utara, yang merupakan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, AS menetapkan delapan individu atau entitas Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) di bawah Perintah Eksekutif 13382, yang menargetkan proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengirimannya.

Secara khusus, Departemen Luar Negeri AS menetapkan seorang warga RDRK, seorang warga Rusia, dan sebuah entitas Rusia yang merupakan sumber utama barang dan teknologi terkait misil yang digunakan untuk program misil RDRK.

Departemen Keuangan AS menetapkan lima perwakilan RDRK yang berbasis di RRC dan Rusia yang berada di bawah entitas yang ditetapkan PBB dan AS sebagai entitas yang bertanggung jawab atas riset dan pengembangan sistem senjata canggih RDRK. Tindakan ini merupakan upaya lanjutan AS untuk mencegah RDRK memperkuat program senjata pemusnah massal dan misil balistiknya dan menghambat upaya Pyongyang untuk mengembangkan teknologi terkait. Tindakan ini juga diambil terkait peluncuran misil balistik RDRK yang dilakukan terus menerus dalam lima bulan terakhir, yang masing-masing melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

“Kami telah dan terus berkoordinasi erat dengan sekutu dan mitra kami untuk mengatasi ancaman akibat tindakan RDRK yang mengganggu stabilisasi dan memajukan tujuan bersama kami untuk denuklirisasi penuh Semenanjung Korea,” kata Menlu Blinken. “Kami mendorong semua negara anggota PBB untuk secara penuh menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait RDRK.”

“Kami tetap berkomitmen untuk mengupayakan dialog dan diplomasi dengan RDRK dan berharap RDRK akan merespon upaya kami dengan positif untuk bertemu tanpa persyaratan.” “RDRK lah yang sekarang harus memprioritaskan dialog dan perdamaian di atas program senjatanya yang melanggar hukum dan mengancam.”

Mencerminkan Pandangan Pemerintah Amerika Seperti Disiarkan oleh Voice of America

XS
SM
MD
LG