Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan otoritas Republik Rakyat China telah gagal mengungkapkan kebenaran terkait virus Covid-19, “dan sekarang ratusan ribu orang di seluruh dunia telah meninggal."
Pompeo juga menyesalkan penahanan pakar hukum China, Xu Zhangrun, oleh otoritas Partai Komunis China (PKC). Zhangrun dilaporkan diciduk dari rumahnya pada 6 Juli.
“Kami sangat prihatin mengetahui bahwa PKC menahan Xu Zhangrun karena mengkritik rezim represif Sekretaris Xi Jinping, dan kesalahan penanganan pandemi Covid-19 oleh PKC. Dia harus dibebaskan. Dia hanya mengatakan hal yang sebenarnya."
Namun, kebenaran adalah sesuatu yang tidak mau diakui oleh PKC.
Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan otoritas RRC gagal mengungkap kebenaran mengenai virus Covid-19," dan sekarang ratusan ribu orang di seluruh dunia meninggal:"
“Kami membutuhkan kebenaran. . . Ini tentang sains, bukan politik, dan Partai Komunis China harus berterus terang kepada dunia tentang virus ini."
Menteri Luar Negeri Pompeo menunjukkan bahwa dunia masih belum mengetahui identitas “pasien nol”, yaitu, orang pertama yang terinfeksi oleh virus tersebut. Dan meski Beijing mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) bisa datang ke China untuk menyelidiki asal-usul pandemi, Pompeo menyatakan, “Kami perlu memastikan orang yang tepat berada di sana untuk terlibat dalam penyelidikan ini, dan kami membutuhkan jawaban yang nyata, bukan solusi politik asal-asalan.”
Dia juga menekankan Beijing mengklaim selama berbulan-bulan bahwa mereka melaporkan wabah virus ke WHO:
“Sekarang kami tahu itu juga tidak benar. Kami tahu bahwa Kantor Perwakilan WHO di China melaporkan wabah tersebut setelah menerima pernyataan pers Komisi Kesehatan Kota Wuhan.”
Kurangnya kredibilitas Beijing terkait virus Covid-19 telah menunjukkan kepada dunia seperti apa sebenarnya Partai Komunis China, kata Pompeo. Dan kebohongan PKC terlihat di banyak bidang. Pompeo mencontohkan gambaran yang tidak masuk akal tentang kamp tahanan di Xinjiang, yang disebut China sebagai "kamp pelatihan kejuruan”. Pompeo menambahkan contoh lain, yaitu penerapan "hukum keamanan nasional" yang kejam. Undang-undang itu, katanya, secara dramatis merusak supremasi hukum Hong Kong. Padahal, dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris yang diajukan PBB, China menjamin bahwa Hong Kong akan diberikan "otonomi tingkat tinggi" dan kebebasan sipilnya dibiarkan utuh.
Pompeo mengatakan ia yakin "lebih dari sebelumnya" bahwa orang-orang yang bebas dan cinta demokrasi di dunia akan mengenali dampak berbahaya PKC, baik di dalam maupun di luar RRC, dan akan bersatu untuk melestarikan negara-negara berdaulat yang beroperasi di bawah supremasi hukum untuk kepentingan orang di mana pun.