Sejak 2017, Republik Rakyat China menggencarkan persekusi terhadap etnis Uighur, Kazakh, Kirgistan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Bukan kebetulan hal ini terjadi tak lama setelah pelantikan anggota Politbiro Chen Quanguo pada 2016 sebagai Sekretaris Partai Komunis Daerah Otonomi Xinjiang Uighur. Di wilayah itu, ia juga menjabat sebagai Kepala Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, atau XPCC, sebuah organisasi ekonomi dan paramiliter di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Badan tersebut berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat China dan menduduki berbagai fungsi pemerintahan di Xinjiang.
Segera setelah dia tiba di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Chen Quanguo mulai menerapkan program pengawasan, penahanan, dan indoktrinasi yang menyeluruh. Ia menyasar warga Uighur dan anggota agama dan etnis minoritas lainnya dalam programnya. Saat ini, ratusan ribu orang Uighur, etnis Kazakh, Kirgistan, dan etnis Muslim Turki lainnya ditangkap karena dianggap melakukan pelanggaran, seperti menumbuhkan jenggot atau menolak minum minuman beralkohol. Mereka juga ditahan di kamp-kamp pengasingan.
Amerika Serikat dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump berkomitmen untuk membela hak asasi orang-orang yang tertindas di mana pun. Akibat pelanggaran keji terhadap orang-orang Xinjiang, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Chen Quanguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang Wang Mingshan; Zhu Hailun, seorang anggota senior Partai di Xinjiang; mantan pejabat keamanan Huo Liujun; mantan Sekretaris Partai XPCC Sun Jinlong; dan Wakil Sekretaris XPCC Peng Jiarui.
Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi pada Partai PSB dan XPCC. Sanksi Departemen Keuangan itu sesuai dengan Perintah Eksekutif 13818. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky yang melarang individu yang dikenai sanksi untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Sanksi ini juga termasuk membekukan aset mereka yang berbasis di AS.
Amerika Serikat telah mengambil tindakan paling keras dibanding negara mana pun dalam upaya melindungi hak asasi manusia semua orang di China.
"Pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis China di Xinjiang, China terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya menjadi noda terburuk sepanjang abad ini," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam pernyataan tertulis. "Pemerintahan Trump telah memimpin upaya dunia untuk menjatuhkan hukuman yang nyata terhadap kampanye represi berkelanjutan China, penahanan massal yang sewenang-wenang, pengawasan yang mengganggu, kerja paksa, pengendalian populasi secara paksa, pengumpulan data biometrik secara paksa, dan analisis genetik yang ditargetkan pada kelompok-kelompok ini."
“Hari ini, kami melanjutkan tindakan dengan prinsip itu.”