Laporan Praktik HAM Negara-negara Dunia 2021 yang dikeluarkan oleh Deplu AS mencatat tren otoritarianisme dan represi yang mengkhawatirkan di banyak negara terus berlanjut, dengan dampak buruk pada kehidupan manusia dan hak asasi manusia.
“Dampak terhadap manusia terlihat sangat jelas dalam perang brutal pemerintah Rusia terhadap Ukraina,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pengantar laporan ini. Ini nyata khususnya dalam beberapa minggu terakhir, ketika tentara Kremlin yang brutal didorong mundur dari kota-kota yang mereka duduki atau kepung, dan bukti kekejaman mereka semakin jelas terlihat.
“Kita lihat hasil dari perang ini – mayat, dengan tangan terikat, di jalanan; teater, stasiun kereta, gedung apartemen yang dihuni oleh warga sipil hancur. Kita dengar kesaksian perempuan dan anak-anak perempuan yang diperkosa dan warga sipil yang terkepung kelaparan dan kedinginan.
Tapi Ukraina bukan satu-satunya tempat di mana pelanggaran HAM terjadi. Tren yang meningkat menunjukkan pemerintah menyerang orang-orang yang menyampaikan kritik, bahkan di luar dari negaranya, kata Menlu Blinken:
“Dalam setahun terakhir saja, agen intelijen Iran berupaya menculik jurnalis Amerika keturunan Iran dari rumahnya di Brooklyn; rezim Assad mengancam warga Suriah yang membantu Jerman untuk menghukum mantan pejabat atas kekejaman yang mereka lakukan; rezim Lukashenka di Belarus secara paksa mengalihkan penerbangan komersial internasional untuk menangkap jurnalis independen.”
Pemerintah juga memenjara lebih banyak orang-orang yang mengkritik mereka di dalam negeri. Saat ini, ada lebih dari satu juta tahanan politik di lebih dari 65 negara.
Pemerintah China terus melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang terhadap Muslim Uighur, di antara kelompok minoritas lainnya, untuk menggerus kebebasan fundamental dan otonomi di Hong Kong, dan melakukan represi sistematis di Tibet.
Di Afghanistan, perebutan kekuasaan oleh Taliban memicu krisis kemanusiaan, dan kebijakan mereka menggerus hak asasi seluruh rakyat Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan.
Di Ethiopia, semua pihak yang terlibat dalam konflik di negara tersebut, termasuk pasukan Eritrea, melakukan kekejaman.
Hak asasi manusia bersifat universal. “Orang-orang dari setiap bangsa, ras, gender, disabilitas, dan usia berhak atas hak-hak ini apapun kepercayaan mereka, siapa orang yang mereka cintai, atau lainnya,” kata Menlu Blinken. Oleh karena itu, AS akan terus meminta pertanggungjawaban negara-negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan prinsip-prinsip demokrasi.