Tahun ini ratusan ribu warga sipil di seluruh dunia tewas atau terluka dalam konflik bersenjata, kata Dubes Robert Wood, Perwakilan Alternatif AS untuk Urusan Politik Khusus di PBB.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak operasi penjagaan perdamaian PBB mempelopori upaya untuk melindungi warga sipil di daerah konflik. Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi Perserikatan Bangsa-bangsa di Republik Afrika Tengah, atau MINUSCA, adalah contoh kasusnya, kata Duta Besar Wood:
“Selama hampir satu dekade, Misi ini telah mengupayakan keamanan dan stabilitas di seluruh Republik Afrika Tengah dengan mencegah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, mendukung proses perdamaian, dan mendorong pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi.”
Begitu pula dengan pasukan penjaga keamaan PBB di Republik Demokratik Kongo, atau MONUSCO, memprioritaskan perlindungan warga sipil, termasuk mendukung keamanan para pengungsi dalam negeri. MONUSCO melindungi kota Goma dan wilayah sekitarnya dari kelompok bersenjata M23 dan memastikan pengiriman bantuan yang berkelanjutan kepada para pengungsi internal.
Bulan ini saja misi penjagaan perdamaian PBB di Sudan Selatan, atau UNMISS, melakukan patrol siang dan malam di Tambura, Negara Bagian Equatoria Barat, setelah pecahnya kekerasan antarkomunitas yang menyebabkan adanya keperluan untuk melindungi para pengungsi baru di Sudan Selatan.
Penjagaan perdamaian bukannya tidak berbahaya, kata Dubes Wood.
“Dalam menanggapi kekerasan antarkomunitas pada akhir Januari di Abyei, wilayah perbatasan yang disengketakan antara Sudan dan Sudan Selatan yang mengakibatkan banyaknya korban sipil, dua pasukan penjaga perdamaian – satu warga Ghana dan satu warga Pakistan – tewas, dan beberapa anggota Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei lainnya terluka.”
Terkait Haiti dan Sudan, masyarakat internasional tengah berjuang untuk mengembangkan perangkat baru guna menghadapi tantangan lama ini, kata Duta Besar Wood:
"Menghadapi kekerasan geng yang mematikan dan tidak stabil di Haiti, Dewan Keamanan bersatu untuk mengesahkan Misi Dukungan Keamanan Multinasional, di bawah kepemimpinan Kenya, yang mungkin akan segera dikerahkan. Di Darfur, 20 tahun lalu, PBB dan Uni Afrika bersatu untuk melindungi warga sipil melalui UNAMID [Misi PBB-Uni Afrika di Darfur]."
“Melindungi warga sipil adalah kewajiban moral semua pihak dan landasan hukum kemanusiaan internasional,” kata Dubes Wood. “Tugas kita sebagai anggota Dewan ini adalah menegakkan perlindungan warga sipil dan berjuang menuju dunia yang lebih damai dan aman di bawah Piagam PBB.”