Teknologi dengan kemampuan pengintaian meningkat secara eksponensial. Seiring dengan itu, meningkat pula potensi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk melanggar hak asasi manusia. Penjabat Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja, Scott Busby, mengatakan untuk mengantisipasi hal itu, Departemen Luar Negeri merilis panduan bagi perusahaan Amerika tentang cara mencegah agar produk atau layanan mereka tidak disalahgunakan oleh pemerintah asing untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Produk atau layanan dengan kemampuan pengintaian yang disengaja dan tidak disengaja berpotensi memberikan kontribusi positif bagi ekonomi, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Misalnya, produk atau layanan itu dapat digunakan untuk melindungi sistem pemilu dari gangguan.
Namun sering sekali, teknologi dan produk pengintaian disalahgunakan oleh pemerintah asing untuk membungkam perbedaan pendapat, melecehkan para pembela hak asasi manusia, mengintimidasi komunitas minoritas, mencegah pelapor rahasia, kebebasan berpendapat yang tanpa sensor, menargetkan lawan politik, jurnalis, dan pengacara, atau mengganggu privasi secara sewenang-wenang atau tidak sah.
Dalam beberapa kasus, pemerintah asing telah menyalahgunakan produk atau layanan tersebut untuk menerapkan pengintaian sewenang-wenang atau ilegal terhadap seluruh masyarakat. “China adalah salah satu negara yang telah mengambil pendekatan yang sangat ketat terhadap internet dan menggunakan teknologi pengintaian secara luas yang melanggar standar hak asasi manusia internasional,” kata Penjabat Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Busby.
Ini termasuk pengintaian berteknologi tinggi yang meluas di Xinjiang, di mana China telah menerapkan kampanye penindasan terhadap warga dari etnis Uighur, etnis Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya. Pemerintah lain di seluruh dunia menggunakan teknologi yang sama pada warganya: Iran, Venezuela, dan, menurut investigasi Wall Street Journal 2019, Aljazair, Uganda, dan Zambia.
Sangat penting bagi bisnis AS untuk menerapkan kebijakan yang melindungi mereka dari penyalahgunaan produk mereka. “Kita harus terus memajukan inovasi yang melengkapi pendekatan kita terhadap hak asasi manusia,” kata Penjabat Deputi Asisten Menteri Busby, “termasuk hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi dan kebebasan berekspresi, serta penghormatan terhadap aturan hukum.
"Kami berharap dapat bekerja sama dengan komunitas bisnis AS dan menerapkan panduan ini serta memastikan bahwa perusahaan Amerika terus mencerminkan nilai-nilai terkuat Amerika.”