Teknologi digital punya potensi besar untuk mendorong perdamaian dan keamanan, kata Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfiled. Pada rapat Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang penggunaan teknologi digital dalam memelihara perdamaian internasional, Dubes Thomas-Greenfield mengatakan “teknologi baru telah memainkan peranan penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian PBB, dan teknologi ini harus digunakan dengan cara yang konstruktif.
“Media sosial dan aplikasi pengiriman pesan bisa berperan dalam menyebarkan informasi yang bisa menyelamatkan jiwa sebelum dan selama perang. Data dari satelit bisa mengidentifikasi risiko perubahan iklim, memberikan informasi penting pada petugas penjaga perdamaian, dan meningkatkan komunikasi darurat dalam konflik dan bencana alam,” kata Dubes Thomas-Greenfield. “Kita bisa mengidentifikasi dan menghentikan kelaparan sebelum terjadi. Kita bisa menemukan tempat tinggal dan pekerjaan bagi pengungsi. Kita bisa melindungi pasukan penjaga perdamaian kita dan mereka yang diberi mandat untuk bertugas.”
Oleh karena itu sangat disayangkan sarana yang punya begitu banyak potensi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sering kali disalahgunakan untuk membatasi hak asasi manusia dan memicu konflik. “Di tangan oknum pemerintah, dan di beberapa kasus, oknum non-pemerintah, teknologi ini digunakan untuk memutus akses informasi, menekan kebebasan berekspresi, dan menyebarkan disinformasi, yang akibatnya memperparah konflik,” kata Dubes Thomas-Greenfield.
“Para oknum ini menghambat kemampuan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan, menghalangi dokumentasi kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia, mengganggu layanan keuangan, dan membatasi anggota keluarga untuk bisa menghubungi keluarga mereka secara virtual.
Dubes Thomas-Greenfield mengatakan Amerika Serikat bekerja sama dengan berbagai mitra di Freedom Online Coalition untuk melindungi kebebasan internet dan memastikan ekosistem digital mengindahkan hak asasi. Dan kami mendukung kerangka kerja perilaku pemerintahan yang bertanggung jawab di dunia maya, di mana semua negara anggota PBB mendukung penerapan hukum internasional terkait dunia maya, bersama 11 norma sukarela untuk memandu aktivitas dunia maya di masa damai.
“Kami bersama negara-negara lain di dunia juga ikut melindungi diri dari kegiatan dunia maya yang berbahaya dan menanggapinya,” kata Dubes Thomas-Greenfield.
“Untuk menjaga perdamaian dan keamanan secara efektif di abad ke-21, kita harus menanggapi ancaman di abad ke-21 dengan menggunakan sarana abad ke-21,” ujarnya.
“Kita semua yang berkomitmen mengatasi dan mencegah konflik di seluruh dunia harus melakukan tugas kita untuk memastikan teknologi digunakan untuk perubahan positif, dan bukan sebagai alat yang disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, memicu kebencian, dan memperburuk konflik.”