Lima tahun lalu, militer Burma meluncurkan kampanye kekerasan yang brutal terhadap Rohingya, menghancurkan desa-desa, memperkosa, menyiksa dan melakukan kekejaman skala besar yang menewaskan ribuan pria, perempuan dan anak-anak. Lebih dari 740.000 Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di Bangladesh. Pada Maret 2022, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan kekejaman yang dilakukan oleh militer Burma terhadap Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sejak kudeta militer Februari 2021, banyak pasukan militer yang sama yang terlibat dalam kekejaman terhadap Rohingya ini terus menindas, menyiksa dan membunuh rakyat Burma dalam upaya terang-terangan untuk mematikan masa depan demokrasi Burma. Eksekusi empat pemimpin pro-demokrasi yang dilakukan oleh rezim militer Burma adalah contoh terbaru pelanggaran hak asasi manusia dan supremasi hukum. Peningkatan kekerasan itu memperburuk kondisi kemanusiaan, khususnya bagi kelompok minoritas etnis dan agama, termasuk Rohingya, yang masih menjadi populasi yang paling rentan dan termarjinalisasi di negara itu.
Amerika Serikat terus mendukung Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, kasus di bawah Konvensi Genosida yang diajukan Gambia terhadap Burma ke Mahkamah Internasional, dan pengadilan yang kredibel di seluruh dunia yang memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan kekejaman militer Burma. Amerika Serikat juga mendukung langkah-langkah Dewan Keamanan PBB untuk mengupayakan keadilan dan akuntabilitas atas tindakan militer yang dilakukan oleh rezim militer. Amerika Serikat akan mendukung rujukan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Burma ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Sejak 2017, Amerika Serikat telah menyediakan lebih dari $1,7 juta untuk kebutuhan kemanusiaan darurat Rohongya dan semua yang terkena dampak persekusi di Burma, Bangladesh dan tempat lainnya di kawasan itu. Amerika Serikat masih menjadi donor tunggal bantuan kemanusiaan utama bagi mereka yang hidupnya hancur akibat kekerasan di Negara Bagian Rakhine. Amerika Serikat mendukung pemerintah Bangladesh dan pemerintah lain yang menerima pengungsi Rohingya di kawasan itu. “Kami berupaya untuk menambah kuota untuk pemukiman kembali pengungsi Rohingya dari kawasan ini, termasuk dari Bangladesh, agar mereka bisa membangun kembali kehidupan mereka di Amerika Serikat,” kata Menteri Blinken.
Amerika Serikat akan terus mendukung Rohingya dan rakyat Burma untuk mendapatkan kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi dengan mengutamakan keadilan dan akuntabilitas, meningkatan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap militer Burma, dan menjaga hak asasi manusia dan martabat semua orang di Burma.