Kudeta militer Februari 2021 di Burma telah menghapus kemajuan ke arah demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan sejak 2011, kata Erin Barclay, Pejabat Sementara Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja dalam kesaksian di Kongres baru-baru ini.
“Rezim militer telah menangguhkan banyak kebebasan sipil dalam keadaan darurat yang berkepanjangan. ... Rezim juga meloloskan serangkaian undang-undang baru yang sangat membatasi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Rezim menghambat akses Internet, termasuk akses ke platform media sosial, melarang media independen dan memenjarakan setidaknya 42 jurnalis.”
Junta militer juga secara khusus menarget perempuan dan anak perempuan, kata Pejabat Sementara Wakil Menteri Barclay.
“Junta militer menggunakan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, untuk meneror perempuan dan anak-anak perempuan selama berpuluh-puluh tahun, dan mereka semakin sering menggunakan taktik ini sejak kudeta 2021. Penyintas melaporkan berbagai jenis kekerasan, termasuk pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, penyerangan seksual, pelecehan seksual dan … penyelundupan manusia, yang sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya militer.”
Menurut kelompok HAM Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners), hampir 4.000 orang tewas akibat rezim militer sejak kudeta dan lebih dari 24.000 ditahan, termasuk Presiden terguling Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyii, kata Pejabat Sementara Wakil Menteri Barclay.
“Kami terus menyerukan agar mereka dan juga mereka yang ditahan dengan tidak adil di Burma, dibebaskan. Banyak mantan tahanan yang mengaku disiksa dan mendapatkan perlakuan buruk lainnya ketika ditahan. Dan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mendapati sedikitnya 273 orang tewas ketika ditahan polisi atau militer sejak kudeta.”
Amerika Serikat memberikan tanggapan komprehensif untuk mengatasi masalah HAM yang langsung dihadapi oleh rakyat Burma, dan juga tujuan jangka panjang untuk membentuk demokrasi multipartai yang tulus dan inklusif.
Tanggapan ini termasuk memperluas dukungan pada para tokoh pro-demokrasi untuk membangun alat pencegah kekejaman sebagai tanggapan kekerasan rezim militer. Departemen Luar Negeri AS juga memperkuat ketahanan masyarakat sipil dan gerakan pro-demokrasi agar mereka bisa memperjuangkan pemerintahan demokratis di Burma. Sejak Februari 2021, Departemen Luar Negeri AS telah menyediakan bantuan finansial kepada lebih dari 1.000 pembela HAM dan aktivis masyarakat sipil.
Amerika Serikat tetap berkomitmen memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas baik untuk pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu maupun yang tengah terjadi saat ini di Burma.
